Delik santet dalam pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana

Fillah, Muhammad 'Alwan (2024) Delik santet dalam pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (524kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan budayanya yang sangat beragam, dengan berbagai adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di setiap wilayahnya. Fenomena santet telah berlangsung sejak lama di kalangan masyarakat. Santet dianggap sebagai ilmu hitam yang merugikan dan dianggap sebagai tindak pidana. Upaya untuk reformasi hukum di Indonesia sejak awal kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 tak terlepas dari dasar dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya revisi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengatur secara ketat mengenai praktik dukun santet atau ilmu gaib ini menjadi semakin mendesak. Peran utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan rakyat serta menciptakan masyarakat yang teratur dan seimbang. Hukum pidana bertugas sebagai alat untuk mengatur perilaku kriminalitas dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh para ahli hukum Indonesia berhasil mendorong pemerintah dan DPR untuk menyetujui dan mengesahkan UU No.1 Tahun 2023. Penting untuk menelaah kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah terkait kasus santet. Apakah sudah tepat pasal santet tersebut dan apakah santet seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana atau apakah terdapat langkah-lagkah lain yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik santet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan analisis bahwa perbuatan dukun santet dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum pidana, dan tinjauan teori pertanggungjawaban pidana dalam pengaturan perbuatan santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode ilmiah dan mengambil data primer dengan melakukan studi pustaka, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan seorang dukun santet dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai pidana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mengklaim sebagai dukun santet atau memiliki kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatannya dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik, menawarkan jasa santet melalui lisan atau media elektronik. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, dasar pertanggungjawaban atas tindakan seseorang terletak pada apakah unsur-unsur tindak pidana telah terbukti. Jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka kesalahan juga terbukti, yang kemudian berujung pada hukuman pidana, perumusan perbuatan pidana santet memerlukan penambahan keterangan tambahan situasi dan predikat.

Actions (login required)

View Item