Disparitas sanksi denda komisi pengawas persaingan usaha anak perusahaan atas keterlambatan notifikasi akuisisi saham: Studi putusan KPPU nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU nomor 05/Kppu-M/2022

Munawwaroh, Rifa Laila Syarifatul (2024) Disparitas sanksi denda komisi pengawas persaingan usaha anak perusahaan atas keterlambatan notifikasi akuisisi saham: Studi putusan KPPU nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU nomor 05/Kppu-M/2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_Cover.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2_Abstrak.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 3_Daftar Isi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (261kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy

Abstract

Keterlambatan notifikasi akuisisi saham sering terjadi terhadap para pelaku usaha dan banyak yang tidak sadar akan melakukan keterlambatan notifikasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa notifikasi akusisi saham wajib dilaporkan kepada KPPU oleh para pelaku usaha. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 terjadi disparitas sanksi denda, adanya perbedaan dari putusan yang dijatuhkan Majelis Komisi sedangkan kedua putusan tersebut memiliki pokok perkara yang sama tentang keterlambatan notifikasi akuisisi saham dilakukan oleh anak perusahaan. Oleh karena itu masalah ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU�M/2019, dan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi saham pada putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2019. Penelitian ini menggunakan teori Gustav Radburch yang mengusung tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mengadili sesuai pelanggaran yang dilanggar para pelaku usaha, memberlakukan hukum dengan konsisten dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara PT Cipta Prima Sejati dengan Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019 dan PT Lestari Gemilang Intisawit dengan Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, yang menjatuhkan denda PT Citra Prima Sejati sebesar Rp 10.330.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan menjatuhkan denda PT Lestari Gemilang Intisawit sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU, dan untuk melakukan pembayaran keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda. Tetapi sanksi yang dikenakan kedua putusan tersebut tidak sesuai Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Akibat hukum atas terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi saham pada Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 bagi pelaku usaha menimbukan kerugian terhadap perusahaannya sendiri secara tidak sadar tiba-tiba pasar tersingkir, merugikan konsumen, dan merugikan pemerintah karena memunculkan lemahnya pengawasan dari lembaga.

Actions (login required)

View Item