Konstitusionalitaspersyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pasca putusan Mahkamah Kontitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia

Ahmad, Nurirvan Mulia Putra (2024) Konstitusionalitaspersyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pasca putusan Mahkamah Kontitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (433kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)

Abstract

Nurirvan Mulia Putra Ahmad: Kontitusionalitas Persyaratan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dihubungkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden berdampak pada Pemilu sebab membuka peluang kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang meskipun belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun, pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk kepala daerah dapat mencalokan dirinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta untuk memahami konstitusionalitas persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden pada putusan tersebut setelah adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dan untuk meninjau kepastian hukum dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap terhadap data primer dan data sukender. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi banyak ketidaksesuain antara das sein (peristiwa konkret) dengan das sollen (ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan) pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Diantaranya MK telah melangkahi kewenanganya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 jo Pasal 57 Ayat (1) UU tentang MK. Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 jo Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 56 Ayat (1) UU tentang MK jo Pasal 17 ayat (5) UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar prinsip ketidakberpihakan dan integritas sebagaimana Putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023. Serta tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 memvalidasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman berupa prinsip ketidakberpihakan dan integritas yang berimplikasi menyalahi ketentuan dalam UUD NRI 1945, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan UU tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi indikator konstitusionalias (inkonstitusionalitas). Oleh karena itu, pencalonan capres dan cawapres dengan berlandaskan pada putusan tersebut tidak dapat dibenarkan terlebih penyelenggara Pemilu yakni KPU tidak mengubah terlebih dahulu ketentuan yang berkaitan dengan batas usia sehingga menciptakan ketidakpastian hukum (uncertainty) dalam penyelenggaran Pilpres di Indonesia.

Actions (login required)

View Item