Sanksi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 12 B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana islam

Ibrahim, Fitzal Pradipta (2024) Sanksi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 12 B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (427kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Gratifikasi adalah kasus terbanyak dari jenis perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004. Berdasarkan data dari KPK, terdapat 989 kasus gratifikasi yang pernah ditangani KPK dari tahun 2004-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Unsur-unsur tindak pidana gratifikasi terhadap PNS dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, 2). Unsur-unsur gratifikasi terhadap PNS menurut hukum pidana islam, dan 3). Sanksi gratifikasi terhadap PNS menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 dan hukum pidana islam. Kerangka pemikiran disini yaitu teori penegakan hukum, hukum harus selalu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Implementasinya yaitu PNS harus dihukum apabila kedapatan menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya. Lalu, teori maqoshid asy-syari’ah, yaitu teori tentang tujuan diberlakukannya hukuman dalam Islam agar tercipta kemaslahatan umat. Sanksi pelaku gratifikasi adalah ta’zir. Perbuatan yang dilakukan PNS yang menerima gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan teori maqoshid Asy-Syari’ah. Metodologi penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data secara library research dimana data dan informasi didapatkan lewat membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, buku, jurnal, dan UU yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Sesuai Pasal 12 B (1) UU No. 20/2001, unsur-unsur gratifikasi ialah ada pemberian nya dengan ketentuan: pemberian yang bernilai Rp 10.000.000 atau lebih dibuktikan oleh terdakwa bahwa itu bukanlah suap dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000, akan dibuktikan Jaksa bahwa itu ialah suap. Penerima nya ialah penyelenggara negara/pegawai negeri. Pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya. 2). Berdasarkan 3 unsur pidana umum dalam islam, maka unsur-unsur gratifikasi menurut HPI ialah ada unsur pemberi dan penerima, ada bentuk pemberian nya, dan pemberian nya diberikan dengan niat dan kondisi yang mendukung terjadinya gratifikasi. 3). Sanksi gratifikasi menurut Pasal 12 B (2) UU No. 20/2001, PNS akan dipidana penjara seumur hidup, 4 tahun, atau 20 tahun, dan denda Rp 200.000.000,00 atau Rp 1.000.000.000,00 jika kedapatan menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK. Sedangkan dalam HPI, gratifikasi masuk kategori jarimah ta’zir yang hukuman nya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai kadar tindak pidana yang dilakukan. Dalam konsep sanksi gratifikasi, HPI melihat masih ada kelemahan yang harus segara diperbaiki. Hukum Islam juga memberikan prinsip-prinsip sebagai solusi konkret pencegahan gratifikasi dari diri PNS sendiri maupun dari sisi penghukuman agar berefek jera terhadap pelaku.

Actions (login required)

View Item