Harmonisasi antara konsep Bai’ dalam Majallah al Ahkȃm al ‘Adliyah dengan konsep bai’ dalam peraturan mahkamah agung Nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

Fauzin, Aris (2017) Harmonisasi antara konsep Bai’ dalam Majallah al Ahkȃm al ‘Adliyah dengan konsep bai’ dalam peraturan mahkamah agung Nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.tesis.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB) | Preview

Abstract

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama memiliki garapan baru yakni menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagai konsekwensi adanya garapan baru tersebut, selain diperlukan SDM yang mumpuni, diperlukan juga suatu kompilasi hukum materiil yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan pada Maret 2006, ternyata hukum materil dimaksud belum ada. Sehingga, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah maka hakim pengadilan agama harus memutus perkara ekonomi syariah tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagi madzhab. Untuk mempermudah para hakim pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonmi syariah maka Mahkamah Agung menginisiasi penyusunan sebuah kompilasi hukum ekonomi syariah. Setelah KHES yang diinisiasi oleh MA ini disahkan melalui PERMA Nomor 02 tahun 2008 ternyata banyak ditemui bahwa KHES ini banyak mengutip dari Majallah al Ahkȃm al’ Adliyah, manual hukum Daulah Turki Utsmani yang bermadzhab Hanafi. Sementara, masyarakat Indonesia mayoritas adalah penganut madzhab Syafi’i. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori keberlakuan hukum yakni hukum harus sesuai sesuai dengan ideologi dan etik masyarakat. Penelitian ini untuk membuktikan apakah KHES memiliki relasi dengan Majallah al Ahkȃm al ‘Adliyah. Metode yang digunakan adalah dengan menganalisis relasi konsep bai’ dalam Majalah al Ahkȃm al ‘Adliyah dengan konsep bai’ dalam KHES dan menganalisis relasi madzhab konsep bai’ dalam KHES. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori keberlakuan hukum sebagai grand theory, kemudian teori harmonisasi sebagai middle theory dan teori konsep al bai’ sebagai applicative theory. Jenis penelitian ini merupakan penelitian doctrinal legal research (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 55,6% KHES tidak memiliki relasi dengan Majallah al Ahkȃm al ‘Adliyah baik secara tekstual maupun kontekstual sedangkan 44,6% memiliki relasi. Adapun pada analisis relasi madzhab konsep bai’ dalam KHES, disimpulkan bahwa konsep bai’ dalam KHES tidak memiliki kecenderungan secara khusus mengacu kepada salah satu madzhab, akan tetapi di dalamnya merupakan campuran dari berbagai madzhab.

Actions (login required)

View Item