Tinjauan yuridis terhadap perdagangan Aset Kripto melalui Decentralized Exchange

Pratama, Cecep Galih (2024) Tinjauan yuridis terhadap perdagangan Aset Kripto melalui Decentralized Exchange. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (621kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy

Abstract

Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, semua jenis perdagangan Aset Kripto harus memiliki izin operasional dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sebaliknya, Decentralized Exchange (DEX) tidak memiliki entitas pusat, dikarenakan sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi sehingga perdagangan melalui DEX beroperasi tanpa izin resmi. Ketiadaan izin ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian perdagangan aset kripto melalui DEX, karena transaksi perdagangan ini dapat dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu "sebab yang halal" dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan Aset Kripto di Indonesia, dan (2) akibat hukum dalam melakukan perdagangan Aset Kripto melalui Decentralized Exchange. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan sifat deksriptif. Penelitian ini menggunakan, teori perjanjian, dan teori kepastian hukum. Teori perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat kesepakatan yang sah dan tanpa paksaan. Dalam hal ini, perjanjian jual beli yang dilakukan di DEX harus memenuhi syarat sah perjanjian agar dapat memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen penting dalam perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian agar setiap pihak dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakannya. Ketika diterapkan pada perdagangan Aset Kripto melalui DEX, kepastian hukum ini menjadi sangat penting. DEX beroperasi tanpa memerlukan izin resmi dari BAPPEBTI, yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, Aset Kripto diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka dengan ketentuan jenis aset dan melalui platform exchanger resmi yang terdaftar BAPPEBTI, akan tetapi hingga saat Aset Kripto tidak sah sebagai alat pembayaran, dan (2) akibat hukum melakukan perdagangan Aset Kripto melalui Decentralized Exchange adalah transaksi perdagangan Aset Kripto tersebut dinyatakan batal demi hukum, yaitu kondisi dimana perjanjian secara hukum dianggap tidak pernah ada (null and void), sehingga para pihak tidak dapat saling menggugat atau saling menuntut apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Kata Kunci: Aset, Decentralized Exchange, Kripto, Perdagangan

Actions (login required)

View Item