Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap implikasi tidak tersosialisasi peraturan desa terhadap pemerintah desa dan kehidupan politik sosial masyarakat: Studi kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut

Lutfi, Milkisan (2023) Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap implikasi tidak tersosialisasi peraturan desa terhadap pemerintah desa dan kehidupan politik sosial masyarakat: Studi kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 0_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 1_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_DAFTAR ISI.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_BAB I.pdf Download (450kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (BAB III) 5_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text (BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text (BAB V) 7_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirnagalih merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pembentukan peraturan desa. BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan warga desa kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD memiliki tugas dan fungsi yang sangat relevan dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Salah satu tugasnya adalah mengadakan musyawarah desa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan desa. Musyawarah desa melibatkan anggota BPD, kepala desa, dan unsur masyarakat lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama terkait peraturan yang akan dibentuk. Penulis menemukan data awal yang menjadi permasalahan dengan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi kewenangan BPD dalam pembentukan Perdes di Desa Sirnagalih, terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi BPD serta pembentukan Perdes. Banyak warga desa yang tidak mengetahui secara detail tentang peran BPD dan pentingnya musyawarah desa dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan potensi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalilis mengenai kewenangan BPD dalam pembentukan peraturan Desa, menggunakan siyasah dusturiyah. Teori implementasi Hukum sebagai analisis terhadap masalah yang akan diteliti dengan fokous terhadap empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, kewenangan dan struktur birokrasi. Teori keadilan sebagai parameter apakah bantuan ini sudah tepat sasaran atau belum. Dan tinjauan siyasah dusturiyah akan mengawal apakah peraturan ini sudah sesuai dengan rambu-rambu keislaman atau belum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Deskriptif analisis dimana penulis menguraikan terlebih dahulu pembahasan terkait masalah yang akan diteliti lalu menganalisisnya menggunakan teori. Sedangkan yuridis empiris penulis mengambil sudut pandang terhadap hukum yang berlaku secara normatif dan melihat realitas sebenarnya dari prilaku manusia. Kendala ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menurunkan legitimasi BPD sebagai perwakilan masyarakat. Selain itu, keputusan yang diambil mungkin tidak mempertimbangkan kemaslahatan umum dan mengurangi efektivitas Perdes sebagai instrumen pengaturan di desa, maka dari itu penulis berusaha untuk menganalilis permasalahan tersebut.

Actions (login required)

View Item