Penegakan hukum perdagangan orang (Human Trafficking) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdangan orang (di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)

Setiawan, Wawan (2024) Penegakan hukum perdagangan orang (Human Trafficking) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdangan orang (di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (389kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini, khususnya di Jawa Barat. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Polrestabes Bandung yang menjadi yurisdiksi tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat hingga saat ini belum optimal melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir selalu terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang yang tidak terselesaikan oleh Polrestabes Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung, kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung, serta upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Polrestabes Bandung, berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan dua upaya yang dilakukan, yakni meliputi upaya represif (tindakan penyelidikan dan penyidikan) dan upaya preventif (penyuluhan hukum dan kerjasama dengan lembaga lainnya). Meski demikian, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang masih terjadi kendala yang berasal dari faktor internal meliputi kurangnya kuantitas dan kualitas personil, tiadanya fasilitas laboratorium forensik, kurangnya pendanaan) dan faktor eksternal seperti minimnya kesadaran masyarakat. Berbagai upaya dilakukan Polrestabes Bandung dalam menyikapi kendala yang ada yakni dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas personil, melakukan edukasi kepada masyarakat, pengelolaan dana secara selektif dan lain-lainnya sesuai dengan kendala yang terjadi.

Actions (login required)

View Item