Sanksi Justice Collaborator dalam putusan nomor : 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel. perspektif Hukum Pidana Islam

Lubis, Abdul Halim (2024) Sanksi Justice Collaborator dalam putusan nomor : 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel. perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (992kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (992kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (995kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB) | Request a copy

Abstract

Peran pelaku tindak pidana yang berposisi sebagai Justice collaborator merupakan hal penting pada penyelesaikan perkara tindak pidana yang yang sukar dipecahkan sebab banyaknya rintangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Pembunuhan terhadap Yosua Hutabarat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sadis dengan merampas nyawa dengan cara ditembak oleh temannya sesama Polisi. Dalam keputusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, Richard Elizer dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang jauh lebih lembut dibandingkan dengan ancaman hukuman pasal 340 KUHP, yang meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hingga 20 tahun penjara. Namun, dalam Hukum pidana Islam bagi pelaku pembunuhan akan dikenakan hukuman qishash atau dikenakan hukuman diyat. Pada hukum pidana Islam tidak terdapat istilah Justice collaborator, namun konsep Justice collaborator memiliki kesamaan dengan konsep al-‘afwu atau al-syafa‘at. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan status Justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pemahaman tentang konsep Justice collaborator dalam hukum Islam serta mengetahui bagaimana hukuman diterapkan pada seseorang yang telah diakui sebagai Justice collaborator. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang mencakup teori kesaksian, teori sanksi, teori mengenai pengurangan hukuman bagi Justice collaborator, dan juga analisis hukum pidana Islam dalam konteks Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memanfaatkan sumber-sumber data primer seperti Putusan dan Undang-undang, serta data sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Majelis Hakim yang mengadili perkara Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. mempertimbangkan fakta hukum yang terdapat di persidangan sebagaimana pengaturan tentang Justice collaborator. Justice collaborator dalam hukum pidana Islam erat kaitannya dengan kesaksian dan pengampunan sanksi pidana. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang hanya boleh memberikan kesaksian berdasarkan apa yang benar-benar ia ketahui, yaitu apa yang dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, atau diketahui melalui berita yang terpercaya. Dalam konteks peradilan Islam, terdapat konsep pengampunan, di mana para mujtahid sepakat bahwa pengampunan diperbolehkan, termasuk dalam kasus hudud, selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan. Dalam kasus hudud yang berkaitan dengan nyawa (qishash/diyat), pengampunan dari orang tua atau wali korban dapat menggugurkan hukuman qisas. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Actions (login required)

View Item