Penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka Setya Novanto pada Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Alwy, Muhammad Rijaldy (2018) Penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka Setya Novanto pada Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam penegakan hukum pidana adalah aspek pembuktian, yaitu sejak menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga pembuktian pokok perkara di sidang Pengadilan. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dimaknai sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masalah yang muncul adalah manakala ada alat bukti yang telah digunakan dalam suatu perkara persidangan digunakan kembali dalam penetapan tersangka orang lain. Dalam Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., dinyatakan bahwa Setya Novanto ditetapkan sebagai Tersangka dengan menggunakan alat bukti dari kasus orang lain. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganilisis tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., dan bagaimana tinjauan yuridis penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan tersangka Setya Novanto. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., dan untuk mengetahui tinjauan yuridis penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan tersangka Setya Novanto. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan yuridis normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim praperadilan tidak memperhatikan asas lex specialist derogat legi generali dalam memahami ketentuan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi dan tidak mempertimbangkan putusan praperadilan lain dalam mempertimbangkan penerapan hukum acara tindak pidana korupsi yang memeriksa permohonan kasus serupa yang menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan yang biasa digunakan oleh KPK adalah sah. Adapun mengenai penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan status tersangka adalah boleh selama adanya penyertaan di dalamnya. Sementara dalam kasus tersebut, Setya Novanto turut disertakan oleh KPK sejak proses pemeriksaan para saksi hingga proses persidangan kasus tindak pidana korupsi Pengadaan KTP Elektronik dengan terdakwa Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus dan kawan-kawan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Actions (login required)

View Item