Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Hanipah, Nadia Nur (2024) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (595kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu langkah yang digunakan demi tercapainya cita-cita hukum yang melahirkan suatu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dalam suatu kenyataan di dalam masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan ini terdapat dalam Pasal 170 KUHPidana. Sedangkan pengaturan mengenai peradilan pidana anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai 2023 Polresta Bandung mengalami permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah tindak pidana dengan jumlah penyelesaian tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kendala-kendala hukum yang dihadapi Polresta Bandung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dan upaya-upaya hukum yang dilakukan Polresta Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), KUHP Pasal 170, KUHAP, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori tindak pidana, teori penegakan hukum dan juga teori kebijakan kriminal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dilakukan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase kasus yang belum selesai sebagaimana berdasarkan data penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandung. Adapun kendala-kendala hukum yang dihadapi seperti kurangnya personil penyidik, sarana dan prasarana, sulitnya menemukan pelaku, mendapatkan keterangan dari para saksi serta hilangnya barang bukti. Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan SDM pada instansi kepolisian dengan mengadakan pelatihan dengan seorang psikolog dan juga dinas sosial, melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah, penerbitan daftar pencarian orang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta penerbitan daftar pencarian barang dan juga peningkatan sinergitas penyelidik dan penyidik.

Actions (login required)

View Item