Analisis istihsan bi al-Mashlahah dalam perubahan fatwa DSN MUI no. 153 tahun 2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

Fatah, Abd (2024) Analisis istihsan bi al-Mashlahah dalam perubahan fatwa DSN MUI no. 153 tahun 2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (613kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy

Abstract

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah melakukan revisi pada fatwa tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah, yang pada fatwa pertama no.23/DSN-MUI/III/2002 tercatat memberikan ketentuan hukum boleh bagi Lembaga Keungan Syariah untuk memberikan potongan bagi nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian pada fatwa terbaru no.153/DSN-MUI/IV/2022 ketentuan hukumnya berubah menjadi wajib. DSN-MUI dalam merubah fatwanya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya perselisihan antara nasabah dan LKS dalam menjalankan praktek fatwa pertama, disebabkan adanya beberapa LKS tidak memberikan potongan sesuai keinginan nasabah.Tujuan dari penelitian ini untuk mendekripsikan dan menganalisis; 1) latarbelakang terjadinya perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/DSN�MUl/III/2002 menjadi Fatwa DSN-MUI No.I53/DSN-MUI/VI/22 tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada akad Murabahah; 2) substansi hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUl/III/2002 dan Fatwa No.153/DSN-MUl/VI/2022; 3) konsep Istihsan bi al-Mashlahah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa perpindahan ketentuan hukum dalam sebuah fatwa memiliki faktor-faktor dan bahan pertimbangan yang dapat mendorong munculnya perubahan, yang terlandaskan pada lima hal yaitu, waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi. Antara fatwa lama yang telah direvisi dan fatwa baru yang merevisi saling menetapkan dengan berdasarkan teori dan dalil hukum yang sesuai menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, yang dari teori tersebut akan didapatkan beberapa kesimpulan penting dalam menganalisis perubahan hukum tersebut. Didalam merubah ketentuan hukum terhadap fatwa tentang potongan pelunasan akad murabahah DSN-MUI melakukan istidlal dengan teori istihsan bi al-mashlahah, yang merupakan pendekatan di mana perubahan fatwa dilakukan dengan mempertimbangkan mashlahah dan kepentingan umum masyarakat. Ada beberapa hal yang ditemukan dalam penulisan ini bahwa; 1) terjadinya perubahan tersebut diantara faktor utamanya adalah adanya perselisihan antara nasabah dan LKS didalam mengaplikasikan fatwa sebelumnya; 2) fatwa yang baru memberikan kesan baik dan jaminan hukum yang tegas, DSN-MUI dalam menetapkan hukum mengutarakan sisi pendalilan yang cukup luas dari berbagai sumber; 3) Pengaruh positif dari perubahan fatwa tersebut tampak jelas diantaranya, memberikan reputasi baik untuk Lembaga Keungan Syariah (LKS), menetapkan ketegasan dankeseragaman praktek hukum dari masing-masing LKS, memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk kedua belak pihak antara nasabah dan LKS dengan adanya prinsip ta’awun dan ‘adalah.

Actions (login required)

View Item