Hak Ex Officio hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara nafkah pasca perceraian: Studi putusan nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Badg

Qodariah, Putri Zahra Andini Saadah (2024) Hak Ex Officio hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara nafkah pasca perceraian: Studi putusan nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung DJati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (612kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (667kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II_Zahra.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat (invalid). Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan maka Hakim tidak boleh menetukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan asas non ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan agama Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg? 2) untuk menegtahui penerapan hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak oleh Pengadilan Agama Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg? Kerangka berpikir pada penelitian ini difokuskan pada teori keadilan dan kepastian hukum yang mengharuskan hakim pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Badg yang bersumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis, serta ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Badg tentang cerai talak. Adapun sumber data Sekunder yang digunakan yaitu artikel jurnal, buku, undang-undang yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian dan hak ex officio hakim pengadilan Agama. Adapun Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio yaitu: (1) agar hak mantan istri dilindungi dan dapat mewujudkan keadilan. (2) adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkenaan dengan hak-hak istri pasca perceraian dengan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 dan juga pasal 149 huruf a dan b KHI. (3) Hakim memandang bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah mut’ah. 2) Penerapan Hak ex officio yaitu menghukum suami untuk membayar nafkah kepada istri atau Termohon menggunakan dasar pertimbangan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hakim secara ex officio menghukum pemohon untuk membayarkan mut’ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas ultra petitum dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair (MA No. 140K/Sip/1971).

Actions (login required)

View Item