Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang milik orang lain di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Pasal 406 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Agustina, Indriani (2024) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang milik orang lain di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Pasal 406 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB II) BAB II-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang milik orang lain diatur secara tegas dalam Pasal 406 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan perusakan terhadap barang milik orang lain merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan perorangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan barang milik orang lain di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Rentang tahun 2021-2024 terjadi penurunan penegakan hukum yang signifikan setiap tahunnya berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang naik setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang milik orang lain, kendala-kendala hukum yang dialami Satreskrim Polrestabes Bandung selama melakukan Penegakan Hukum dan bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan para anggota Satreskrim Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Ketiga teori ini saling berhubungan karena ketiga teori akan secara bersama-sama membentuk landasan untuk memahami bagaimana hukum harus ditegakkan. Harus adanya kejelasan, keteraturan, dan kepastian dalam penerapan hukum, dan juga menekankan pada upaya dan mekanisme yang digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analisis untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena hukum yang ada secara rinci, terperinci, dan sistematis. Metode ini fokus pada analisis dan interpretasi data hukum yang telah ada atau yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dimulai dari adanya pengaduan dari korban lalu dilakukanlah penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. dalam penegakan hukumnya sendiri terdapat beberapa kendala-kendala hukum yakni kurangnya bukti untuk membawa kasus kedalam penuntutan dan tersangka yang melarikan diri. Untuk upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyidikan secara mendalam untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk bisa melanjutkan kasus ke penuntutan selain itu upaya yang di lakukan Satreskrim Polrestabes Bandung yakni bekerja sama dengan pihak lain.

Actions (login required)

View Item