Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dihubungkan dengan teori harmonisasi Hukum di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Setiawan, Arief (2024) Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dihubungkan dengan teori harmonisasi Hukum di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text 2_ABSTRAK.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 3_DAFTAR ISI.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text 4_BAB I.pdf Download (605kB) | Preview
	Text 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy
	Text 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy
	Text 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan di masyarakat. Adanya lembaga praperadilan bertujuan untuk menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang utuh. Namun pada praktiknya terdapat tumpeng tindih regulasi yang mengatur Praperadilan, terutama mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan analisis bagaimana implementasi peraturan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dan hambatannya di wilayah hukum POLDA Jawa Barat, serta harmonisasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang awalnya menggunakan data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan di POLDA Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat dan melakukan langkah proaktif seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif. Adapun hambatannya adalah ketidak seragaman pemahaman dan penafsiran dari para Aparat Penegak Hukum mengenai ruang lingkup dan batasan objek praperadilan. Serta harmonisasi hukum harus dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang APH dalam proses praperadilan seperti merevisi KUHAP yang mengatur secara eksplisit mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, atau membuat aturan yang baru yang dapat menyelaraskan aturan yang saling tumpang tindih mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkannya.

Actions (login required)

View Item