Penegakan Hukum terhadap penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di gunung Pongkor kabupaten Bogor

Jani, Deden Achmad (2024) Penegakan Hukum terhadap penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di gunung Pongkor kabupaten Bogor. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya penambangan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan di Gunung Pongkor. Meskipun telah ada regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis hukum dengan penelitian empiris tentang dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan liar di Gunung Pongkor. Metode deskriptif analisis digunakan untuk meneliti, menjabarkan, dan memberikan gambaran terperinci mengenai implementasi penegakan hukum dan kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Teori Negara Kesejahteraan digunakan untuk memahami peran negara dalam melindungi kesejahteraan masyarakat melalui regulasi lingkungan. Teori Hukum Pembangunan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor pertambangan. Teori Kebijakan Hukum Pidana digunakan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap penambangan liar di Gunung Pongkor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan koordinasi yang buruk antar instansi terkait menyebabkan penambangan liar tetap marak. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memperkenalkan berbagai ketentuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan, namun pelaksanaannya juga mengalami berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi dalam pemberian izin, dan resistensi dari masyarakat lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten dalam pengelolaan tambang untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pengawasan, kesadaran hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam memantau aktivitas penambangan perlu terus dilakukan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan penegakan hukum guna mengatasi masalah penambangan liar dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat di Gunung Pongkor.

Actions (login required)

View Item