Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena sertifikasi Halal pada produk Brew Beer

Nur Muhtar, Salsabila (2025) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena sertifikasi Halal pada produk Brew Beer. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SEDNIRI) lembar pernyataan.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (526kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, memiliki regulasi ketat terkait sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014. Penamaan produk menjadi salah satu syarat terbitnya sertifikasi halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi pangan halal. Namun, fenomena produk seperti "Brewbeer" yang telah tersertifikasi halal meski namanya berasosiasi dengan minuman beralkohol, menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip penamaan produk halal yang sesuai regulasi. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan tujuan: 1) Mengetahui nama-nama yang dilarang untuk sertifikasi halal; 2) Mengetahui proses sertifikasi halal Brewbeer; 3) Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal Brewbeer. Penelitian ini berlandaskan pada konsep halal dan thayyib, yang tidak hanya menekankan kepatuhan syariat Islam tetapi juga dampak positif terhadap kesehatan fisik, mental, dan spiritual konsumen. Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyah "الضرر يزال" (segala yang membahayakan harus dihilangkan ) menjadi relevan untuk menilai apakah penamaan Brewbeer berpotensi menimbulkan dharar (bahaya) berupa kesalahpahaman masyarakat atau normalisasi istilah haram. Integrasi antara prinsip halal-thayyib dan kaidah ini mempertegas bahwa produk halal harus menghindari segala bentuk keraguan (syubhat) dan mudarat, termasuk dalam aspek penamaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi meliputi Fatwa MUI, UU No. 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Lembaga terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis dengan tahapan evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nama produk yang mengandung unsur minuman keras, hewan haram, atau kata-kata vulgar dilarang untuk sertifikasi halal; 2) Sertifikat halal Brewbeer diterbitkan melalui skema Self-Declare oleh BPJPH, meskipun penamaannya bertentangan dengan prinsip syariah; 3) Secara substansi brewbeer halal karena menggunakan bahan yang diperbolehkan, namun penamaannya tidak sesuai dengan Fatwa No.4 tahun 2003, Fatwa No.44 tahun 2020, Keputusan LPPOM MUI Nomor SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023, Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 99004:2021, serta tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam menjaga agama (hifz al-din), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-aql) dan keturunan (Hifz an-Nasl). Sertifikat halal Brewbeer juga dinilai tidak sesuai dengan prinsip al-ikhtiyath, sad adzara’i, dan mengandung gharar (ketidakpastian).

Actions (login required)

View Item