Dinamika perkembangan peraturan mediasi dan implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta prospek pengembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia

Damiri, Ahmad (2026) Dinamika perkembangan peraturan mediasi dan implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta prospek pengembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (Cover) Cover.pdf Download (125kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (227kB)
	Text (Keterangan Bebas plagiasi) Surat Keterangan bebas Plagiasi Ahmad Damiri.pdf Download (607kB)
	Text (Daftar Isi) Daftar Isi.pdf Download (176kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (622kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (677kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (247kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (108kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka (12).pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)

Abstract

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan modern yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan efisien. Dalam konteks Peradilan Agama di Indonesia, mediasi tidak hanya menjadi bagian dari upaya perdamaian, tetapi juga merupakan tahapan prosedural yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam pelaksanaannya, perubahan peraturan mediasi belum selalu diikuti dengan peningkatan efektivitas implementasi di tingkat satuan kerja peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Tinggi Agama Bandung, masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek regulasi maupun implementasinya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: Menganalisis Dinamika perkembangan peraturan mediasi yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dari waktu ke waktu, menganalisis implementasi pelaksanaan mediasi di wilayah PTA Bandung, menganalisis Faktor pendukung dan penghambat efektifitas Mediasi di PTA Jawa Barat serta untuk merumuskan prospek pengembangannya dalam sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini disandarkan pada beberapa teori sebagai landasan pemikiran; yang digunakan dalam Grand Theory ini adalah Teori Negara Hukum, Middle Theory yang digunakannya adalah teori Efektifitas hukum dan untuk tataran aplikatif (applied Theory) teori Islah/As Sulhu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang diambil dari Peraturan Mahkamah Agung dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan jenis penelitiannya termasuk penelitian kualitatif dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi empiris terhadap praktik mediasi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, mediator, Para Pihak berperkara, observasi proses mediasi, serta telaah dokumen perkara di beberapa Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi PTA Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi di Lingkungan Peradilan Agama menunjukkan adanya perkembangan peraturan yang terus bertransformasi menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan, sejak diberlakukannya berbagai peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi (antara lain SEMA No. 1 Tahun 2002, PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan PERMA No. 3 Tahun 2022. 2) Implementasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi pelaksanaannya masih belum efektif, bisa dilihat dari keberhasilan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung masih tergolong rendah. Faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu Ketiadaan Mekanisme yang dapat Memaksa Salah Satu Pihak atau Para Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi, Mediator, Itikad Baik Para Pihak, Hakim, Ruangan Mediasi, Dukungan Advokat. Faktor Pendukungnya: Faktor Hukum (Peraturan), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Prospek Pengembangan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia memiliki prospek pengembangan yang cerah dalam sistem peradilan Indonesia sejalan dengan paradigma restorative justice dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Actions (login required)

View Item