Kritik hukum terhadap regulasi cash waqf linked sukuk dalam peraturan menteri agama no. 1 tahun 2022 dan implikasinya terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia

Atikah, Ika (2026) Kritik hukum terhadap regulasi cash waqf linked sukuk dalam peraturan menteri agama no. 1 tahun 2022 dan implikasinya terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (879kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (906kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka (17).pdf Download (319kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) Permenag Nomor 1 Tahun 2022 (1) (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem akademik berupa adanya disharmoni dan inkonsistensi norma dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir, Wakif, dan Harta Benda Wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan paradigma hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan transparansi. PMA No. 1 Tahun 2022 masih berkarakter administratif-formal, belum mengakomodasi prinsip produktivitas, akuntabilitas, dan inovasi pengelolaan implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) konstruksi hukum dan filosofi regulatif PMA No. 1 Tahun 2022; (2) kesesuaian norma PMA tersebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah; (3) relevansi penerapan pendekatan Critical Legal Studies (CLS) terhadap pembaruan hukum wakaf produktif di Indonesia; dan (4) arah pengembangan regulasi wakaf produktif berbasis maqāṣid al-syarī‘ah di masa mendatang. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda sebagai grand theory, teori hukum Lawrence M Friedman sebagai middle-range theory, dan teori Critical Legal Studies (CLS) sebagai applied theory. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan yuridis normatif bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik lembaga pengelola wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PMA No. 1/2022 belum sepenuhnya mencerminkan asas kemaslahatan dan perlindungan harta wakaf sebagaimana diamanatkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (2) Secara struktural, regulasi tersebut masih bersifat top-down, berorientasi administratif, dan belum responsif terhadap dinamika pengelolaan wakaf produktif modern; (3) Penerapan prinsip CLS dan maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan transformasi paradigma regulasi dari fokus pada kepastian formal menuju keadilan sosial dan substansi hukum belum sepenuhnya tercapai sehingga memerlukan perumusan pedoman operasional yang berorientasi maqasid, harmonisasi dengan regulasi induk serta mekanisme pengawasan dan remediasi yang memastikan keadilan distributif; serta (4) Arah pembaruan hukum wakaf perlu menekankan kolaborasi lintas-lembaga, transparansi digital, dan literasi publik yang berbasis nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya membangun model hukum wakaf produktif berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dan pendekatan kritis-progresif, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mendorong efisiensi dan keadilan dalam tata kelola wakaf di Indonesia.

Actions (login required)

View Item