Implementasi peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun 2011 tentang bangunan gedung: penelitian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Zakiyah, Luluatu (2018) Implementasi peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun 2011 tentang bangunan gedung: penelitian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (112kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (266kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (409kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (329kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (608kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (108kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (103kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan yang pesat di suatu wilayah dapat berpengaruh dengan peningkatan pelayanan publik, karena berkaitan dengan pendataan penduduk. Bukan hanya masyarakatnya saja yang didata, namun tempat tinggal nya juga perlu terdata dengan baik dan menggunakan Izin Mendirikan Bangunan yang sah. Perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sebuah pembangunan karena berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang), yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan dari Edward III. Terdapat 4 (empat) Indikator Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Edward III, yakni : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Penulis menemukan adanya penetapan kebijakan yang masih belum sejalan dengan pelaksanaan yang ada, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dan manfaat memiliki IMB, faktor keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan IMB, serta mekanisme koordinasi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Jelaslah bahwa sistem perizinan merupakan hal penting pada setiap kegiatan mendirikan bangunan supaya pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan perencanaan kota secara efektif dan efisien agar terwujudnya pembangunan kota yang terarah, serta tidak bertentangan arah dengan tujuan awal penggunaannya yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perizinan; Pelayanan; Pembangunan; Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Subjects: Political dan Government Science
Political dan Government Science > Policy Making
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Luluatu Zakiyah
Date Deposited: 03 Oct 2018 06:29
Last Modified: 03 Oct 2018 06:29
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/14804

Actions (login required)

View Item View Item