Nadiyati, Anisa (2020) Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Kepemilikan Tanah Pertanian secara Guntai di Wilayah Kecamatan Cileunyi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung DJati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (182kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (530kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (653kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) | Request a copy |
Abstract
Indonesia merupakan negara agraris, di mana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dengan pertanian. Penguasaan tanah yang melampaui batas oleh segelintir orang tidak diperkenankan. Adanya larangan kepemilikan tanah yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah diatur dalam Pasal 10 UUPA dan selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan kepemilikan tanah pertanian secara Guntai di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk mengetahui Kendala yang dihadapi sehingga kepemilikan tanah secara Guntai masih terjadi di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kepemilikan Tanah Guntai dan sistem Hukum terhadap kepemilikan Tanah Guntai di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.waktu yang digunakan sekitar 8 bulan kemudian teknis pengumpulan data melalui 3 cara yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah pertanian secara Guntai belum efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu a) faktor hukum, larangan kepemilikan tanah ini perlu ditinjau kembali, supaya sesuaikan dengan peraturan dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. b) faktor penegak hukumnya kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak seperti BPN dan aparat desa itu sendiri mengakibatkan hukum itu tidak terlaksana. c) faktor masyarat dan budaya yang kurang kesadaran hukum dan mengganggap bahwa penjualan tanah dibawah tangan itu memberikan keuntungan tersendiri d) faktor ekonomi yang menyebabkan pemilikan tanah guntai terjadi karena harga tanah yang dijual akan lebih mahal jika di jual kepada pemilik diluar domisili. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah Guntai baru perlu diadakan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tanah Guntai;Absentee;Tanah Pertanian |
Subjects: | Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Anisa Nadiyati |
Date Deposited: | 23 Nov 2020 07:36 |
Last Modified: | 23 Nov 2020 07:36 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34994 |
Actions (login required)
View Item |