Putusan bersifat Final dan mengikat terkait Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Ajudikasi Khusus terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Putrado, Nodi (2023) Putusan bersifat Final dan mengikat terkait Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Ajudikasi Khusus terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, didalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pokok permasalahan penelitian ini adalah putusan bersifat final dan mengikat terkait Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Ajudikasi Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis kewenangan ombudsman mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat terhadap Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Ajudikasi Khusus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman jika ada pihak yang keberatan atas putusan tersebut, dan untuk mengetahui Restorative Justice Terhadap Mekanisme Ajudikasi Khusus di Lembaga Ombudsman RI dapat diterapkan atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan persoalan tersebut, sumber data sekunder yaitu buku-buku, dan sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang kemudian akan di tarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan Landasan teori utama (Grand Theory) dalam penelitian adalah Teori Lembaga Negara, untuk mendukung teori utama sebagai Middle Range Theory peneliti menggunakan Teori Restorative Justice dan Teori Kewenangan sedangkan untuk Applied Theory yang digunakan adalah teori Ajudikasi Khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui mekanisme Ajudikasi Khusus. Apabila terhadap hasil putusan Ombudsman diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka upaya hukum lebih lanjutnya adalah mekanisme upaya administratif yang berujung dengan penjatuhan sanksi administratif. Restorative Justice yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Penerapan Restorative Justice di Lembaga Ombudsman RI berupa mediasi dan ajudikasi untuk menghasilkan penyelesaian yang disepakati dan diterima oleh Pelapor dan Terlapor. Penerapan Restorative Justice di Lembaga Ombudsman RI lebih efektif baik dari segi prosedur, maupun manfaatnya.

Actions (login required)

View Item