Penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial menurut pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 45a ayat 1 uu no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta hukum pidana Islam

Utami, Yuwi Anggun Setia (2024) Penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial menurut pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 45a ayat 1 uu no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (4).pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (331kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy

Abstract

Meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana perdagangan narkotika ilegal memerlukan penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi berat bagi pelaku yang menawarkan atau menyediakan narkotika tanpa izin, termasuk pidana penjara paling singkat lima tahun hingga seumur hidup, serta denda yang cukup besar. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memfasilitasi transaksi narkotika secara anonim, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelakunya. Pasal 45A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bagaimana sanksi pelaku yang menyalahgunakan sistem transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menurut Hukum Pidana Islam. Selain itu bertujuan untuk mengetahui komparasi sanksi terhadap Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang digunakan adalah dengan mengambil dari teori hukum Islam yaitu teori maslahat (kemaslahatan) yang merujuk prinsip bahwa segala tindakan harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kerugian. Serta menggunakan teori pemidanaan dengan mengambil tiga teori yaitu teori absolut, relatif, dan teori gabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriftif. Dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif yang termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research) yang data-datanya banyak berasal dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, adalah tindak pidana berat yang dihukum dengan penjara minimal lima tahun hingga pidana mati, ditambah sanksi UU ITE berupa penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan ini juga dianggap sebagai kejahatan besar yang melanggar maqashid al-syariah, dengan hukuman berat termasuk hukuman mati. Kedua sistem hukum ini menindak tegas kejahatan narkotika, namun Hukum Pidana Islam lebih fleksibel dalam memberikan sanksi sesuai dengan kebijakan hakim.

Actions (login required)

View Item