Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak pekerja PT. Bekatoel Munjul Widara yang mengalami PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja

Fadilah, Aghniya Ramdhani (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak pekerja PT. Bekatoel Munjul Widara yang mengalami PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (464kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (DAFAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu krusial dalam hubungan industrial, terutama ketika hak-hak pekerja tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Salah satu kasus yang muncul adalah di PT. Bekatoel Munjul Widara, di mana pekerja yang mengalami PHK tidak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian kerja, serta ketidakadilan yang dialami oleh pekerja kontrak yang rentan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perusahaan tentang pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara, kendala dalam perlindungan terhadap pemberian hak pekerja yang mengalami PHK, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan dan perlindungan dalam pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menjelaskan fakta-fakta yang ada di PT. Bekatoel Munjul Widara dalam pemberian hak pekerja yang mnegalami PHK yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang Pertama, peraturan mengenai pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didalamnya tidak memuat ketentuan mengenai pemberian kompensasi terhadap pekerja yang mengalami PHK yang dimana telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pemberian perlindungan, seperti lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan kurangnya kesadaran hukum pekerja terhadap hak-haknya yang seharusnya didapatkan. Ketiga, secara Siyasah Dusturiyah, perjanjian kerja PT. Bekatoel Munjul Widara ini bertentangan dengan siyasah dusturiyah yang tertuang dalam prinsip maqashid al-syariah yang mengedepankan keadilan, maslahah, dan tanggung jawab negara terhadap pekerja sebagai rakyat lemah. Negara harus hadir secara aktif dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Actions (login required)

View Item