Efektivitas Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam mengawasi dan menguji produk kosmetik dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Sugiyanti, Ektalina (2025) Efektivitas Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam mengawasi dan menguji produk kosmetik dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (835kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (438kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text 10_daftrapustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan kosmetik di Indonesia diprediksi terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, fenomena lain yang marak terjadi dalam kosmetik adalah overclaim yang dilakukan oleh produsen atau pihak yang mempromosikan produk kosmetik. Overclaim ini merujuk pada klaim berlebihan tentang manfaat produk. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui 1) Regulasi kosmetik; 2) Peran Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam mengawasi dan menguji produk kosmetik; 3) Peran Dokter Detektif (DokTif) dalam mengungkap klaim berlebihan pada produk kosmetik; 4) Persepektif hukum ekonomi syariah dalam menghadapi kasus klaim berlebihan pada produk kosmetik yang ada di Indonesia Penelitian ini menggunakan lima teori sebagai kerangka berpikir, yakni: (1) Teori Efektivitas untuk menilai keberhasilan pengawasan BPOM; (2) Economic Analysis of Law untuk meninjau dampak regulasi terhadap pelaku usaha dan konsumen; (3) Teori Kepatuhan Syariah untuk melihat kesesuaian praktik dengan nilai-nilai syariah; (4) Strategi Pemasaran Syariah dalam melihat aspek promosi; serta (5) Teori Maslahah untuk mengkaji kemanfaatan regulasi dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, analisis isi, serta penyusunan kesimpulan sementara dan final Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Regulasi pemasaran kosmetik telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan salah satunya Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik serta Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Kosmetik; 2) Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni sebagai pengawasan pre-market (notifikasi dan evaluasi bahan), serta post-market (inspeksi, pengujian laboratorium, penarikan produk). Jika terdapat kosmetik yang terindikasi melakukan overclaim maka BPOM akan menerapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha. 3) Peran Dokter Detektif (DokTif) dalam mengungkap klaim berlebihan meningkatkan kesadaran konsumen dan mendorong produsen untuk lebih transparan. Walaupun overclaim tidak berarti produk kosmetik tersebut berbahaya, namun konsumen tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan iklan yag diberikan oleh produsen tersebut. 4) Dari Perspektif hukum ekonomi syariah, praktik klaim berlebihan termasuk dalam kategori gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan), yang keduanya dilarang dalam transaksi muamalah.. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencegah overclaim sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga agama (din), jiwa (nafs), harta (mal), akal (‘aql), keturunan (nashl)) konsumen.

Actions (login required)

View Item