Kesenjangan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan prinsip Check and Balances menurut Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009

Nurfauzan, Moh (2024) Kesenjangan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan prinsip Check and Balances menurut Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text 3_suratpernyataan.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (341kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan demokratis. Dalam konteks ini, kehadiran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, kewenangan Ombudsman sering kali dianggap belum optimal dalam menjangkau seluruh aspek pengawasan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka prinsip check and balances sebagai bagian dari sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengkaji implikasi kesenjangan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat Ombudsman dan penyelenggara pelayanan publik, guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka prinsip check and balances sebagai dasar analisis, yang menekankan pentingnya pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, teori negara hukum dan teori pelayanan publik juga digunakan untuk memahami posisi Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta peranannya dalam menjamin hak-hak masyarakat atas pelayanan yang adil dan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Ombudsman memiliki kewenangan yang cukup luas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan daya paksa rekomendasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Prinsip check and balances belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam konteks pengawasan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar Ombudsman dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan demokratis.

Actions (login required)

View Item