Klausul baku dalam game mobile legends oleh anak di bawah umur dihubungkan dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik: Studi kasus di yayasan lembaga konsumen Indonesia Bekasi

Nugroho, Adrian Luthfy (2025) Klausul baku dalam game mobile legends oleh anak di bawah umur dihubungkan dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik: Studi kasus di yayasan lembaga konsumen Indonesia Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Pernyataan Bebas Plagiasi_Adrian Luthfy.pdf Download (469kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (444kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)

Abstract

Fenomena game online di Indonesia menunjukkan partisipasi demografis yang beragam, termasuk anak-anak. Keterlibatan anak dalam transaksi game online menimbulkan masalah hukum kompleks, terutama dalam penyelesaian sengketa konsumen. Kasus di Bekasi tahun 2023 memperlihatkan anak di bawah umur melakukan transaksi dalam Mobile Legends menggunakan credit card orang tua, yang diselesaikan dengan pengembalian dana parsial. Developer game sering menerapkan klausul baku sebagai perlindungan, meskipun praktik ini dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan klausul baku dalam game Mobile Legends terhadap anak dibawah umur serta perlindungan hukumnya, kemudian mengetahui akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus yang terjadi di YLKI Bekasi didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan studi kasus (case study) dengan metode deskriptif analitis serta pengumpulan data kualitatif pada subjek dan objek penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan konsumen dan ahli hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang permasalahan. Penelitian ini didasarkan pada tiga teori dalam proses penelitianya, yaitu: Teori Kepastian Hukum yang menekankan urgensi regulasi dalam melindungi anak sebagai konsumen, Teori Perjanjian yang mengkaji relevansi kapasitas hukum anak dalam konteks transaksi elektronik dan Teori Perlindungan Konsumen yang menyoroti kebutuhan perlindungan khusus bagi anak sebagai konsumen rentan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa klausul baku dalam Mobile Legends dianggap sah tidak melanggar pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian jual beli juga dianggap sah namun dapat dimintai pembatalan karena anak dianggap sebagai subjek hukum tidak cakap yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif. Berdasarkan prinsip restitutio in integrum, ganti rugi seharusnya dilakukan secara penuh mengingat akun anak dibekukan secara keseluruhan dan permanen. Akibat hukum bagi developer Mobile Legends, yaitu harus dikenakan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sanksi adminitratif berupa ganti rugi sesuai pasal Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan akibat hukum terhadap orang tua selaku wali dari anak ini adalah tanggung jawab terhadap perbuatannanak sesuai dengan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Actions (login required)

View Item