Perlindungan Hukum Pemegang Polis terhadap Tidak Transparan dalam pemasaran produk Asuransi Unit Link dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian : Studi Kasus Bank BCA KCP Sunda Mall

Surabangsa, Bambang (2025) Perlindungan Hukum Pemegang Polis terhadap Tidak Transparan dalam pemasaran produk Asuransi Unit Link dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian : Studi Kasus Bank BCA KCP Sunda Mall. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIASI) bebas plagiasi.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (493kB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)

Abstract

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari upaya agar tujuan hukum dapat tercapai sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi beberapa tindakan kesewenang-wenangan masih terjadi dari pihak tertentu. Seperti yang terjadi pada nasabah yang membeli produk asuransi unit link di BCA KCP Sunda Mall, pemegang polis yang merasa dirugikan karena nilai investasi yang dihasilkannya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat penawaran oleh pihak agen asuransi unit link. Mengacu pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuansian, mengatur tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan dalam pemasaran produk asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang polis, dan akibat hukum terhadap penurunan nilai investasi akibat tidak transparan dalam pemasaran produk asuransi unit link dihubungkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap penurunan nilai investasi pada produk asuransi unit link di Bank BCA KCP Sunda Mall. Penelitian ini mengacu kepada teori perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahadjo. Dalam upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu meneliti dengan tujuan memberi gambaran sistematis, objektif dan akurat terkait perlindungan hukum pemegang polis terhadap penurunan nilai investasi akibat tidak transparan dalam pemasaran produk asuransi unit link dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tersebut kemudian di analisis. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara serta analisis data, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian perlindungan hukum pemegang polis terhadap penurunan nilai investasi pada produk asuransi unit link di Bank BCA KCP Sunda Mall, di mana ditemukan bahwa perlindungan preventif yang diberikan masih terbatas pada sertifikasi agen dan free look period, sementara perlindungan represif hanya menawarkan perpindahan ke produk asuransi tradisional atau litigasi melalui Pengadilan Negeri, itu tidak sesuai pada POJK No. 23/POJK.05/2015 yang melarang pembatasan upaya hukum. Penelitian juga mengidentifikasi akibat hukum dari ketidaktransparanan dalam pemasaran unit link, konsekuensi hukum yang serius berdasarkan KUH Perdata, menyatakan polis atau perjanjian pertanggungan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa yang terjadi cenderung dilakukan secara kekeluargaan dengan penawaran perpindahan produk atau melalui litigasi Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan POJK yang menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih komprehensif meliputi penyelesaian internal, mediasi OJK, LAPS-SJK, dan pengadilan.

Actions (login required)

View Item