Perlindungan hukum bagi pelaku usaha E-commerce dalam penggunaan fitur return pada marketplace dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

Ramadhan, Tria Nugraha (2025) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha E-commerce dalam penggunaan fitur return pada marketplace dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas Plagiarism.pdf Download (432kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (520kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce terhadap penggunaan fitur return (pengembalian barang) pada platform marketplace, khususnya Shopee dan Lazada, yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penyalahgunaan fitur return oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengaturan returnterhadap pelaku usaha berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019, serta mengevaluasi sejauh mana marketplace telah melakukan upaya perlindungan terhadap pelaku usaha dari potensi penyalahgunaan fitur tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat fitur return. Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga teori utama: teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori perjanjian menurut Subekti dan KUHPerdata, serta teori transaksi elektronik menurut M.Yahya Harahap dan Adrian Sutedi. Ketiga teori tersebut ditujukan untuk menyokong pembahasan terhadap penyalahgunaan fitur return yang terjadi. Hasil pembahasan menunjukkan Meskipun PP No. 80 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum umum bagi transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa, Namun implementasi teknis fitur return masih belum secara spesifik melindungi pelaku usaha. Dalam praktiknya, sistem return di marketplace cenderung tidak seimbang dan minim verifikasi, sehingga merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan marketplace yang berpedoman dengan PP No. 80 Tahun 2019 PMSE agar lebih rinci serta sistem resolusi sengketa yang transparan dan adil bagi semua pihak.

Actions (login required)

View Item