Analisis putusan Pengadilan Tinggi Semarang no. 163/pdt/2018/pt.smg tentang pertanggungjawaban PT JNE atas barang yang hilang menurut UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Hekmatiar, Ahmed Helfi (2025) Analisis putusan Pengadilan Tinggi Semarang no. 163/pdt/2018/pt.smg tentang pertanggungjawaban PT JNE atas barang yang hilang menurut UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER AHMED.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK AHMED.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARSM) KETERANGAN BEBAS PLAGIARSM AHMED.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI BARU AHMED.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 AHMED.pdf Download (829kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II AHMED.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB)
	Text (BAB III) BAB III AHMED.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text (BAB IV) BAB IV AHMED.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA AHMED.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

Pertanggungjawaban PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) atas kehilangan barang kiriman sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/PDT/2018/PT.SMG. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban JNE menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bahwa sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan barang konsumen, dan dalam kasus ini, pengadilan menilai adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, pertanggungjawaban JNE dapat dibebankan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam UU Perlindungan Konsumen. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum adalah untuk memastikah hak serta kewajiban setiap warga negara dapat terpenuhi, menjaga keteraturan dan ketentraman dalam bermasyarakat dan bernegara. Demikian dengan teori perlindungan hukum agar setiap masyarakat bisa mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh hukum dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir yaitu teori perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi setiap konsumen yang dirugikan dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis adalah data sekunder, terutama putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/Pdt/2018/PT.Smg, serta regulasi hukum terkait, seperti UUPK dan KUHPerdata, dan literatur hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasi pertimbangan hukum majelis hakim dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Simpulan dari penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/Pdt/2018/PT.Smg menegaskan bahwa pelaku usaha jasa pengiriman tidak dapat secara sepihak membatasi tanggung jawabnya jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menjadi preseden penting yang melindungi hak-hak konsumen dan menegaskan bahwa UUPK dan KUHPerdata dapat menjadi dasar kuat bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi penuh atas kerugian yang diderita akibat kelalaian pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item