Penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Siregar, Muhammad Yusuf Hang Tuah (2025) Penegakan hukum terhadap perusakan Kereta Api Kutojaya selatan di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perusakan terhadap fasilitas umum seperti kereta api merupakan bentuk vandalisme yang tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Aksi pelemparan batu terhadap Kereta Api Kutojaya Selatan di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung merupakan contoh konkret dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan kereta api masih menghadapi berbagai kendala baik secara struktural, substansial, maupun kultural. Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku perusakan kereta api di Daop 2 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. Ketiga, untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan teori: Pertama, teori penegakan hukum menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hal ini relevan dalam menganalisis proses penanganan perusakan kereta api Kutojaya Selatan di Daop 2 Bandung, apakah norma hukum yang ada telah diterapkan secara efektif oleh aparat dan didukung kesadaran hukum masyarakat. Kedua, teori pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan apabila melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan baik sengaja maupun lalai, serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Teori tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaku perusakan kereta api dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait, dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi secara faktual dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penegakan hukum terhadap perusakan kereta api telah memiliki dasar hukum yang jelas namun belum berjalan secara maksimal. Kedua, kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengawasan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, patroli keamanan, dan kerja sama antar lembaga, namun memerlukan penguatan dari segi kelembagaan dan teknologi. Penegakan hukum yang efektif menuntut sinergi antara aparat, lembaga, dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang kuat.

Actions (login required)

View Item