Implementasi kebijakan bebas denda dalam peningkatan pendapatan daerah pada unit pelaksana teknis daerah pelayanan pendapatan daerah balaraja kabupaten tangerang

Maulana, Mohammad Ramadhan Ibnu (2025) Implementasi kebijakan bebas denda dalam peningkatan pendapatan daerah pada unit pelaksana teknis daerah pelayanan pendapatan daerah balaraja kabupaten tangerang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (114kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (109kB)
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) surat pernyataan (1).pdf Download (139kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (185kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (430kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (893kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu di Kabupaten Tangerang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui UPTD PPD Balaraja menerapkan kebijakan bebas denda atau pemutihan pajak sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan mendorong ketaatan wajib pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam membentuk kepatuhan berkelanjutan serta dampaknya terhadap stabilitas fiskal daerah masih menjadi tanda tanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan bebas denda dalam meningkatkan pendapatan daerah di UPTD PPD Balaraja. Penelitian difokuskan pada empat aspek implementasi menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan bebas denda dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara sistemik dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori administrasi publik, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan, serta ditunjang oleh teori pengelolaan pendapatan daerah dan teori kepatuhan pajak. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara faktor internal pelaksana kebijakan, persepsi masyarakat, serta hasil kebijakan terhadap pencapaian tujuan fiskal daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan fiskal di tingkat lokal. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian meliputi kepala UPTD, petugas pelayanan pajak, serta wajib pajak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bebas denda mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam jangka pendek. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek sumber daya manusia dan teknologi, serta ketergantungan masyarakat terhadap program pemutihan. Disposisi pelaksana umumnya mendukung kebijakan, tetapi keterbatasan struktur birokrasi menghambat optimalisasi pelaksanaan. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan bebas denda perlu disertai dengan strategi edukasi fiskal dan reformasi administrasi untuk mencapai kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item