Analisis pembuktian tindak pidana cracking dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat

Putra, Dimas Rizki Anugrah (2025) Analisis pembuktian tindak pidana cracking dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (430kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan sosial, sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah tindak pidana cracking. Kejahatan siber ini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia, yang secara historis dibangun di atas kerangka hukum acara konvensional (KUHAP), menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan kejahatan yang jejaknya bersifat digital dan tidak kasat mata. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai jembatan hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses pembuktian tindak pidana cracking dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat, dalam menjaga keabsahan barang bukti elektronik serta untuk mengevaluasi validitas alat bukti elektronik dalam kerangka sistem pembuktian negatif yang dianut oleh hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris atau penelitian hukum lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang awalnya menggunakan data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian tindak pidana cracking berjalan melalui sebuah alur yang sistematis, di mana setiap lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) memiliki peran krusial dalam menguji validitas bukti. Ditemukan bahwa untuk menjaga keabsahan barang bukti elektronik, penyidik di lapangan secara pragmatis mengandalkan prosedur forensik digital yang ketat, seperti penjagaan chain of custody dan validasi melalui laboratorium forensik, untuk mentransformasikan bukti digital menjadi alat bukti formil yang diakui KUHAP. Kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa meskipun aparat penegak hukum telah mengembangkan prosedur adaptif untuk menjaga validitas bukti elektronik, efektivitas proses pemidanaan secara keseluruhan masih terdapat hambatan. Untuk itu, diperlukan adanya reformasi hukum acara pidana yang berorientasi siber, penguatan kapasitas dan infrastruktur institusional, serta percepatan kerja sama internasional untuk memastikan sistem peradilan pidana Indonesia mampu merespons ancaman kejahatan digital secara efektif.

Actions (login required)

View Item