Kedudukan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia

Frimadi, Yusman (2025) Kedudukan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (4).pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (492kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (837kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (7).pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia yang telah banyak dipraktekan masyarakat. Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga Juli 2023, ada 1.645 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Beberapa taktik yang digunakan oleh sebagian pasangan beda agama dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan kepada pengadilan. Dengan penetapan tersebut, pasangan dapat mencatatkan perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Hal tersebut menyebabkan munculnya inkonsistensi hukum antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk di Indonesia. Merespon hal tersebut, pada tanggal 17 Juli 2023 ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas bagaimana kewenangan, kedudukan, dan akibat hukum perkawinan beda agama pasca penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana posisi kewenangan Mahkamah Agung, dan menganalisa kedudukan juga akibat hukum perkawinan beda agama pasca penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari kontroversi, konflik dan ketidakpatian ketentuan hukum perkawinan beda agama. Karena dinilai UUD Perkawinan memiliki makna ambigu dan multi tafsir demi kepastian hukum perkawinan beda agama dikeluarkanlah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bentuk dari penerapan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris serta menggunakan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah diakui secara yuridis memiliki kekuatan hukum mengikat peradilan hakim dan mengisi kekosongan hukum. Adanya SEMA ini dibuat untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa hendaknya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka dengan SEMA ini hakim diberi petunjuk untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item