Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung

Pratama, Arpani Yureza (2026) Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text 1_cover (18).pdf Download (122kB)
	Text 2_abstrak (33).pdf Download (23kB)
	Text 3_plagiarism (1).pdf Download (44kB)
	Text 4_daftarisi.pdf Download (216kB)
	Text 5_bab1.pdf Download (323kB)
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Masjid Raya Bandung (MRB) mengintegrasikan fungsi ibadah dan wisata yang idealnya dikelola berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, terdapat kesenjangan (gap) antara idealisme fatwa (das sollen) dan realitas (das sein) di lapangan, khususnya terkait jaminan halal dan adab publik yang berakar pada fragmentasi otoritas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis mekanisme pengelolaan eksisting; (2) mendeskripsikan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 terhadap mekanisme tersebut; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Kerangka berpikir penelitian menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan Maslahah Mursalah, dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 sebagai pisau analisis untuk mengukur kesenjangan implementasi pada tata kelola eksisting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Nazir Wakaf, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, mekanisme pengelolaan terfragmentasi (fragmented authority) antara Nazir Wakaf (area internal) dan Pemkot Bandung (area eksternal). Kedua, implementasi fatwa belum terlaksana secara menyeluruh, sukses di internal namun tidak efektif di eksternal karena Pemkot menggunakan standar Perda (sipil) bukan Fatwa (syariah), menyebabkan ketiadaan jaminan halal. Ketiga, faktor pendukung utama adalah status ikonik MRB, sedangkan penghambatnya adalah dualisme otoritas dan gangguan keamanan (premanisme) yang memicu praktik gharar dan zhulm.

Actions (login required)

View Item