Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkan ketiadaan mekanisme penahanan dana dalam transaksi jual beli melalui media sosial menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus jual beli daring di Facebook Marketplace

Herlambang, Herlambang (2026) Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkan ketiadaan mekanisme penahanan dana dalam transaksi jual beli melalui media sosial menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus jual beli daring di Facebook Marketplace. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01_Cover.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02_Abstrak.pdf Download (441kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) 03_Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04_Daftar Isi.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05_BAB 1.pdf Download (507kB) | Preview
	Text (BAB II) 06_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text (BAB III) 07_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text (BAB IV) 08_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)
	Text (BAB V) 09_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b. Namun, praktik transaksi jual beli daring melalui Facebook Marketplace masih menunjukkan adanya kerentanan perlindungan konsumen karena platform tersebut tidak menggunakan mekanisme penahanan dana (escrow) yang menjamin keamanan pembayaran hingga barang diterima konsumen. Ketiadaan mekanisme tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menerima pembayaran tanpa menyerahkan barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli daring di Facebook Marketplace, mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkan ketiadaan mekanisme penahanan dana, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Landasan konstitusional penelitian ini adalah UUD 1945. Landasan teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori perjanjian jual beli, dan teori perlindungan konsumen. Penelitian ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data kualitatif bersumber dari bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber daring kredibel. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli daring di Facebook Marketplace telah lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaku usaha yang tidak menyerahkan barang setelah menerima pembayaran telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila pelaku usaha tidak menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi apabila tindakan pelaku usaha melanggar kewajiban hukum umum, hak subjektif konsumen, atau prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan tersedia dalam bentuk preventif dan represif melalui penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pengadilan.

Actions (login required)

View Item