Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 terkait perlindungan hukum hak pekerja berdasarkan keadilan substantif

Solihan, Solihan Makruf (2026) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 terkait perlindungan hukum hak pekerja berdasarkan keadilan substantif. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text Surat Keterangan Plagiasi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (419kB) | Preview
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen berupa ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menegaskan perlindungan hukum bagi pekerja. Dengan das sein berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang menerapkan norma secara formal tanpa penafsiran sistematis dan kontekstual terhadap fakta hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 di hubungkan dengan ketenagakerjaan; penerapan asas keadilan pada putusan Putusan MA Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021; Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan MA Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 terhadap perlindungan hukum bagi pekerja korban PHK. Landasan teori penelitian ini menggunakan grand theory negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur kekuasaan dan pelindung hak warga negara. Middle theory menggunakan teori keadilan substantif sebagai kerangka penilaian terhadap pertimbangan hakim agar dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Applied theory menggunakan teori perlindungan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan pekerja sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kerja. Pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 menunjukkan ketidaktepatan yuridis dalam penerapan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dilakukan secara formal tanpa penafsiran sistematis terhadap unsur pelanggaran yang dipersyaratkan. Penerapan asas keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 lebih menekankan keadilan prosedural formal dan mengabaikan keadilan substantif sehingga gagal memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2021 melemahkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja korban PHK serta secara akademik mengandung cacat hukum yang membuka ruang untuk dilakukan Peninjauan Kembali.

Actions (login required)

View Item