Perlindungan konsumen terhadap praktik cacat tersembunyi dalam jual beli mobil baru dihubungkan dengan asas perlindungan hukum

Sulaiman, Seftha (2026) Perlindungan konsumen terhadap praktik cacat tersembunyi dalam jual beli mobil baru dihubungkan dengan asas perlindungan hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) keteranganbebasplagiarism.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTARISI) 3_daftarisi.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (432kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy

Abstract

Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025 menunjukkan bahwa dasar hukum hakim berupa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, penerapan dasar hukum tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUHPerdata serta Pasal 1491 KUHPerdata. Dalam pertimbangannya, Pertimbangan Hukum MA berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 1999 yang secara normatif menekankan perlindungan terhadap konsumen, tetapi hakim justru lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan lembaga dengan membatalkan putusan BPSK yang dianggap melampaui yurisdiksi. Pendekatan ini mengesampingkan asas perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian materil, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999, pertimbangan hukum hakim bertentangan dengan Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dengan masalah yang sama berupa cacat tersembunyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim, amar putusan, dan akibat hukum Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, dihubungkan dengan asas perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori, yaitu Teori Tujuan Hukum (Grand Theory), Teori Perlindungan Hukum dan Teori Studi Putusan (Middle Theory), serta Teori Perlindungan Konsumen sebagai (Aplied Theory) untuk menganalisis bagaimana putusan hakim mencerminkan penerapan prinsip-prinsip asas perlindungan hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research), di mana data primer dan sekunder dikumpulkan serta dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan utama yang diteliti. Analisis Pertimbangan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025 mengutamakan kewenangan lembaga peradilan dengan memutuskan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa jual beli kendaraan dengan dasar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 menilai bahwa tindakan tergugat telah melanggar kewajiban untuk menjamin tidak adanya Cacat Tersembunyi penjual berdasarkan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUHPerdata. Amar Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025 dinilai tidak mempertimbangkan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1504, 1506 UU Perdata dan Pasal 1491 KUHPerdata. Amar Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 sangat tepat karena dilandaskan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUH Perdata,. Akibat hukum Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025 adalah berkurangnya perlindungan hukum materil bagi konsumen dan melemahnya posisi BPSK selaku Lembaga penyelesaian sengketa, dan Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016, Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan juga memberikan perlindungan hukum materil bagi konsumen.

Actions (login required)

View Item