Pembuktian pemalsuan surat tanah Eigendom Verponding pada penyidikan POLDA Jawa Barat dan pengaruh putusan PN Bandung No. 601/Pid.B/2024/Pn.Bdg terhadap penyelesaian sengketa hak atas tanah

Hermanto, Denny (2026) Pembuktian pemalsuan surat tanah Eigendom Verponding pada penyidikan POLDA Jawa Barat dan pengaruh putusan PN Bandung No. 601/Pid.B/2024/Pn.Bdg terhadap penyelesaian sengketa hak atas tanah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text 3_SKbebasplagiasi.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (491kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy

Abstract

Pemalsuan surat tanah, khususnya dokumen eigendom verponding, merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek pidana, pembuktian, dan sengketa hak atas tanah. Tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta keterbatasan verifikasi dokumen kolonial telah membuka peluang terjadinya pemalsuan surat yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN.Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, pertimbangan hukum majelis hakim, implikasi putusan terhadap kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah, serta modus operandi pemalsuan surat tanah eigendom verponding berdasarkan hasil penyidikan Polda Jawa Barat dan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan teori tindak pidana sebagai grand theory, teori pertanggungjawaban pidana sebagai middle range theory, dan teori pembuktian sebagai applied theory. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis unsur tindak pidana, bentuk kesalahan pelaku, serta mekanisme pembuktian dalam perkara pemalsuan surat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan surat terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya pengawasan administrasi pertanahan, dan penyalahgunaan dokumen kolonial. Majelis hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur Pasal 263 KUHP melalui sistem pembuktian negatif menurut undang-undang berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Putusan tersebut berimplikasi pada hilangnya kekuatan pembuktian dokumen palsu dalam sengketa perdata dan memperkuat kepastian hukum hak atas tanah. Modus operandi dilakukan melalui rekayasa dokumen, manipulasi administrasi, dan penggunaan data pertanahan yang tidak sah.

Actions (login required)

View Item