Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penerimaan Suap oleh Hakim berdasarkan pasal 6 dan pasal 12 Huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tambunan, Mazila Ayu Difani (2026) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penerimaan Suap oleh Hakim berdasarkan pasal 6 dan pasal 12 Huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text 3_sk bebas plagiat.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text 5_bab 1.pdf Download (495kB) | Preview
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text 9_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena penerimaan suap yang menjerat seorang Hakim menjadi suatu hal yang harus diperhatikan secara khusus, Hakim sebagai actor dalam dunia peradilan berperan sebagai penegak hukum bukan membalikkan keadan dengan menginjak hukum yang ada, dan terhadap permasalahan itu dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan, maka penegasan hukum atas tindak pidana penerimaan suap tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c, mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta mengetahui perspesktif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c. Kerangka pemikiran bersumber dari al-Qur’am, Hadits, dan pendapat ulama terhadap fiqh jinayah, serta KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada hukum positifnya. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, konsep jarimah (hudud, qisas-diyat, dan ta’zir) serta konsep uqubah hukum pidana Islam (ta’zir). Metodologi penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan metode Kalitatif, menggunakan pula pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Sumber data primer berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sekunder dari al-Qur’an, Hadits, kitab fiqh, jurnal, serta kamus dan berita. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penerimaan suap oleh hakim diatur kedalam dua pasal yakni Pasal 6 ayat dan Pasal 12 huruf c. Unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a; 1. Memberi atau menjanjkan sesuatu; 2. Hakim: 3. mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, Pasal 6 ayat (2); 1. Hakim atau advokat; 2. Yang menerima pemberian atau janji; 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b, serta Pasal 12 huruf c yang unsurnya; 1. Hakim; 2. Menerima hadiah atau janji; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pengaturan sanksi tindak pidana korupsi pada undang-undang tindak pidana korupsi dijbarkan kedalam lima kategori yakni, sangat berat, berat, sedang, ringan dan sangat ringan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim yakni ta’zir dan hukuman maksimal dapat berupa hukuman mati, yang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juga mengatur bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengatur sanksi tindak pidana tersebut memiliki kesamaan pada aturan maksimal penjatuhan sanksinya.

Actions (login required)

View Item