Disparitas putusan isbath nikah di bawah umur: Analisis putusan nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan putusan nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd

Isak, Endang (2026) Disparitas putusan isbath nikah di bawah umur: Analisis putusan nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan putusan nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (195kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (189kB)
	Text (SURAT BEBAS PLAGIARISM) SURAT BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (191kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (258kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (299kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)

Abstract

Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya benturan norma antara kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dengan keadilan substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait keabsahan isbat nikah. Hal ini memicu disparitas produk hukum di Pengadilan Agama Cibadak, di mana dua perkara permohonan isbat nikah dengan fakta materiel yang serupa yakni pihak istri sama-sama berusia 17 tahun saat melangsungkan nikah siri tanpa dispensasi kawin mendapat amar penetapan yang saling bertolak belakang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis fakta hukum; 2) landasan hukum; 3) dan metode penemuan hukum (rechtsvinding) hakim dalam Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd (permohonan ditolak) dan Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd (permohonan dikabulkan). Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada Teori Antinomi Hukum (Gustav Radbruch), Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), serta pendekatan Maqashid asy-Syari'ah sebagai pisau analisis utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta arsip resmi Pengadilan Agama Cibadak. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan kerangka penalaran silogisme deduktif secara komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan tiga temuan utama. 1) Titik episentrum disparitas fakta hukum terletak pada perbedaan titik waktu (tempus) penilaian kedewasaan. Penetapan 102 menilai syarat usia secara retroaktif pada saat akad, sedangkan Penetapan 231 menilainya berdasarkan kondisi terkini (current state) saat persidangan di mana pemohon telah dewasa. 2) Landasan hukum pada Penetapan 102 bertumpu teguh pada positivisme hukum yang ketat (Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019), sementara Penetapan 231 memadukan hukum positif dan doktrin fikih klasik (Kitab Tuhfah) secara eklektik. 3) Metode penemuan hukum pada Penetapan 102 didominasi oleh interpretasi gramatikal dan sistematis yang memosisikan hakim sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi) guna mencegah penyelundupan hukum. Sebaliknya, hakim pada Penetapan 231 menggunakan interpretasi teleologis dan sosiologis berlandaskan Maqashid asy-Syari'ah (khususnya Hifdz an-Nasl), dengan bertindak sebagai agen rekayasa sosial (social engineer) guna mewujudkan keadilan restoratif administratif bagi status nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Actions (login required)

View Item