Pelaksanaan efektivitas penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi di BPSK Kabupaten Cianjur ditinjau dari pasal 52 huruf a undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Salsabila, Namira (2026) Pelaksanaan efektivitas penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi di BPSK Kabupaten Cianjur ditinjau dari pasal 52 huruf a undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (470kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (910kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (915kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cianjur. Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu,diperlukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan efektivitas penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi di BPSK Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa leasing melalui metode mediasi di BPSK Kabupaten Cianjur, mengetahui kendala hukum yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, serta mengetahui upaya yang dilakukan BPSK Kabupaten Cianjur dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi. Kajian ini bertolak belakang dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, konsumen masih belum memperoleh kepastian hukum secara optimal karena pelaksanaan mediasi sering mengalami hambatan, sehingga perlindungan hukum yang menjadi tujuan pembentukan BPSK belum terlaksana secara maksimal. Kajian ini menerapkan beberapa teori hukum sebagai landasan analisis, yaitu: Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi di BPSK Kabupaten Cianjur serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 45 ayat (2) mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pasal 52 huruf a mengenai kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, serta Pasal 54 ayat (3) mengenai sifat final dan mengikat putusan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi di BPSK Kabupaten Cianjur pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena masih terdapat berbagai kendala-kendala hukum, yaitu rendahnya itikad baik pelaku usaha dalam mengikuti proses mediasi, ketidakhadiran perusahaan leasing pada saat mediasi, meningkatnya penyelesaian sengketa yang berakhir deadlock, lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi, serta masih terbukanya upaya keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan BPSK Kabupaten Cianjur untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan pendekatan persuasif kepada para pihak, optimalisasi pemanggilan pelaku usaha sesuai kewenangan BPSK, peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa, penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan putusan, serta mendorong penguatan regulasi mengenai kewenangan dan kekuatan hukum hasil mediasi agar penyelesaian sengketa leasing melalui mediasi dapat terlaksana secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.

Actions (login required)

View Item