Penegakkan hukum tindak pidana penyebaran situs judi online oleh influencer di direktorat reserse siber polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 45 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik

Dendi, Ramdani Muslim (2026) Penegakkan hukum tindak pidana penyebaran situs judi online oleh influencer di direktorat reserse siber polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 45 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN TESIS DENDI R.M.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (373kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan (gap) antara ketegasan norma Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan realitas penegakan hukum siber pada tahap pra-ajudikasi di Polda Jawa Barat. Pelemahan bobot perkara dipicu oleh belum optimalnya pembuktian unsur materiil delik siber serta hambatan teknis-prosedural dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dokumen resume perkara. Akibatnya, pragmatisme penanganan kasus pada tahap penyelidikan dan penyidikan ini melumpuhkan efek jera (deterrent effect) penegakan hukum bahkan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyebaran situs judi online yang dilakukan oleh influencer di direktorat reserse siber polda jabar; pertanggungjawaban pidana influencer dalam tindak pidana penyebaran situs judi online ditinjau dari pemenuhan unsur delik dan pembuktian elektronik dalam praktik penegakan hukum siber; efektivitas penegakan hukum terhadap influencer penyebar situs judi online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam merespons perkembangan kejahatan siber berbasis media digital. Penelitian ini menggunakan Teori grand theory negara hukum (constitutional state) sebagai pengendali kekuasaan dan pelindung moralitas publik, middle theory pertanggungjawaban pidana (criminal liability) untuk menguji batas kesalahan serta niat jahat pelaku, dan applied theory penegakan hukum (law enforcement) sebagai pisau analisis efektivitas pelaksanaan regulasi siber di tingkat kepolisian lapangan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk membedah fakta lapangan secara mendalam. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi lapangan berupa observasi terstruktur serta wawancara bersama Penyidik Unit Siber Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat. Bahan hukum sekunder berupa regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum siber di Polda Jawa Barat belum optimal secara substansial-preventif karena terhambat kendala yurisdiksi internasional dalam menyentuh bandar utama di luar negeri. Pertanggungjawaban pidana influencer telah memenuhi unsur kesengajaan (mens rea) Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 yang dibuktikan melalui dokumen nilai rate card endorsement. Namun, efektivitas penindakan mengalami penurunan kuantitas perkara akibat pergeseran modus operandi kejahatan tersembunyi (dark number of crime) menggunakan micro-influencer lokal dan transaksi kripto.

Actions (login required)

View Item