Pengalihan akun mitra (Gojek) pada mitra Absah dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kaisar, Zaid (2025) Pengalihan akun mitra (Gojek) pada mitra Absah dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN PLAGIARISM) 2. zaid_pernyataan.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. bab i.pdf Download (403kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap praktik wanprestasi berupa pengalihan akun mitra pada layanan transportasi online Gojek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis. Praktik pengalihan akun ini memicu ketidaksesuaian identitas yuridis antara subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian kemitraan dengan pelaku riil yang mengoperasikan layanan di lapangan. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada keabsahan hukum pengalihan akun, pemenuhan unsur wanprestasi berdasarkan klausula baku kemitraan, serta implikasi yuridisnya terhadap aspek perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam penelitian ini dikorelasikan langsung dengan regulasi yang berlaku guna membedah secara konkret bagaimana norma hukum positif diterapkan terhadap pelanggaran kontrak kemitraan digital. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk menguji konsistensi dan daya ikat klausula baku perjanjian, serta Teori Efektivitas Hukum untuk mengukur sejauh mana penegakan aturan internal perusahaan dan sanksi hukum mampu meminimalisasi praktik pelanggaran tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengalihan akun secara sepihak memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena mitra telah melalaikan kewajiban pokoknya untuk menjaga kerahasiaan dan personalisasi akun. Akibat hukum dari wanprestasi ini memberikan kewenangan sah bagi pihak Gojek untuk melakukan pemutusan hubungan kemitraan sepihak dan/atau menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata. Kesimpulannya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik ini secara nyata melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian layanan akibat adanya potensi penyalahgunaan data pihak ketiga. Sebagai solusi hukum, optimalisasi mekanisme mediasi non-litigasi dan penerapan sistem pengawasan digital berbasis biometrik wajah oleh perusahaan dinilai paling efektif untuk menegakkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen.

Actions (login required)

View Item