Disparitas putusan pengadilan agama tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak tiri: Studi putusan nomor 506/Pdt.G/2023/Pa.Prob dan nomor 6/Pdt.G/2022/Pa.Atb

Saefi, Ahmad Zamzam (2026) Disparitas putusan pengadilan agama tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak tiri: Studi putusan nomor 506/Pdt.G/2023/Pa.Prob dan nomor 6/Pdt.G/2022/Pa.Atb. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (481kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan kompleksitas struktur sosial dan keluarga di masyarakat, pembagian harta pewaris bagi pihak dengan kedekatan sosial namun tidak memenuhi kriteria ahli waris menurut hukum Islam, seperti anak tiri, kerap menimbulkan persoalan sosiologis dan yuridis. Di tataran praktik, muncul disparitas putusan yang nyata mengenai pemberian wasiat bagi anak tiri; misalnya, Putusan Pengadilan Agama Probolinggo (Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob) yang menolak wasiat wajibah untuk anak tiri, berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Agama Atambua (Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb) yang mengabulkannya. Penelitian terkait disparitas putusan ini sangat urgen untuk dilakukan karena perbedaan penerapan hukum tersebut berpotensi melemahkan prediktabilitas dan konsistensi peradilan bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menolak wasiat wajibah bagi anak tiri, serta membandingkannya dengan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Atambua yang memberikan wasiat wajibah tersebut. Selain itu, kajian ini berupaya menganalisis disparitas tersebut dan mencari formulasi ideal bagi penerapan wasiat wajibah di masa depan. Dalam penelitian ini dibahas 2 putusan yang berbeda untuk dipahami pertimbangan hukum kedua majelis hakim untuk kemudian dianalisis menggunakan tiga kerangka teori, yakni teori kepastian hukum, hermeneutika hukum, dan maqashid al-syari'ah. Selanjutnya hasil analisis digunakan sebagai acuan pembuatan rekomendasi standar penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbentuk yuridis normatif dengan studi pustaka dengan pendekatan kasus dan analitis yang menitikberatkan pada analisis putusan hakim. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama berupa Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob dan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, KHI, dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Majelis Hakim PA Probolinggo menolak memberikan hak wasiat wajibah kepada anak tiri karena mendasarkan argumennya pada Pasal 209 KHI dengan corak interpretasi gramatikal dan sistematis yang berakar pada positivisme hukum yang sejalan dengan prinsip ḣifẓ al-nasl dan ḣifẓ al-ma>l bagi ahli waris biologis. Sebaliknya, Majelis Hakim PA Atambua menerobos kekakuan teks undang-undang demi keadilan substantif dengan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui qiyas (analogi) dan hermeneutika teleologis, serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 untuk memberikan hak sebesar 1/10 harta peninggalan kepada anak tiri yang sejalan prinsip ḣifẓ al-nasl dalam teori tanmiyah Jasser Auda. Perbedaan putusan ini, meskipun pada mulanya diduga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi pada akhirnya justru menunjukkan adanya kepastian aktual.

Actions (login required)

View Item