Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

Apriliyanti, Evi (2019) Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (424kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Pelayanan publik di Indonesia merupakan hak konstitusi warga negara, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Mewujudkan pelayanan secara profesional, transparan, efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai upaya terselenggaranya good governance. Pelaksanaan pelayanan publik pada kenyataannya masih belum bisa mewujudkan hal tersebut. Peningkatan pelayanan publik hingga ke tingkat daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikeluarkan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Kecamatan Tanjungsiang merupakan salah satu kecamatan yang pelayanan administrasinya masih belum optimal dan belum sesuai dengan kebijakan tersebut dan dapat dikatakan masih belum bisa mecapai sasaran dari tujuan kebijakan PATEN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PATEN di Kecamatan Tanjungsiang. Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menjadi menghambat dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tanjungsiang. Peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan yang disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN. Penilaian suatu implementasi kebijakan bisa dikaji dari enam dimensi yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, umberdaya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan (diposition) para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer dengan cara observasi lingkungan kecamatan, dan wawancara dengan pemerintah Kecamatan Tanjungsiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN adalah belum optimalnya pemerintah kecamatan dalam implementasi PATEN Kecamatan Tanjungsiang, hal ini ditandai dengan; adanya oknum calo dan belum memadainya fasilitas kecamatan. Menyebabkan terhambatnya pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. ENGLISH Public service in Indonesia are citizens constitutuens right, which have been regulated in law number 25 of 2009 concerning public sevices. stating that the state is obliged to serve every citizen and population to fulfill their basic rights and obligations. Relize services in a professional, transparent, effective and efficient manner to the community as an effort to implement good governance. The purpose of this study was to find out the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Integrated District PATEN in Tanjungsiang District. Besides that, it was also to find out the factors that had hampered the implementation of the PATEN in Tanjungsiang District. The researcher used the theory of Van Meter and Van Horn in the implementation of policies that were juxtaposed with the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning PATEN. The assessment of a policy implementation can be assessed from the six dimensions offered by Van Meter and Van Horn, namely: the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations and implementing activities, position or the position, and economic, social and politics. The method used is descriptive qualitative method. Conducted in the context of collecting primary data by observing the sub-district environment, and interviewing the government of the Tanjungsiang District. The results of this study indicate that in broad outline the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning PATEN is not yet optimal in the sub-district government in implementing the Tanjungsiang District PATEN, this is indicated by; the presence of unskilled broker and inadequate sub-district facilities. Cause hampering the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010.

Actions (login required)

View Item