Pengenaan biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (pick up/ drop off) dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Amani, Alya Dzakiyyah (2021) Pengenaan biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (pick up/ drop off) dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (417kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy

Abstract

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semetara. Sistem pemungutan tarif parkir yang ada di mall, plaza, gedung, rumah sakit dan hotel khususnya yang ada di Kota Bandung, biasanya pengenaan tarif parkir dibatasi oleh waktu (sistem tarif progresif). Oleh karena itu harus sesuai dengan kualifikasi atau ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir. Akan tetapi dalam kenyataan terdapat pihak perusahaan pengelola parkir yang melanggar ketentuan terkait pemungutan parkir bagi bagi pengguna jalan yang melakukan penjemputan atau penurunan penumpang (pick up / drop off). Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait pelaksanaan mengenai biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (pick up/ drop off) di Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung tersebut yang ditinjau dengan menggunakan perpektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneltian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui obsevasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengenaan biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (pick up/ drop off) di Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung kurang berjalan efektif terbukti dari hanya 8 (delapan mall dari total 21 (dua puluh satu) mall yang ada di Kota Bandung yang sudah menerapkan peraturan tersebut. Kendala dalam pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh faktor banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut, sistem pengawasan oleh Dinas Perhubungan belum optimal, kurangnya kesadaraan masyarakat dari pengelola jasa dan pengguna jasa parkir di pusat perbelanjaan Kota Bandung. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi pada saat peraturan ini disahkan dan pengontrolan saat pemberian surat rekomendasi izin parkir yang dikeluarkan. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengenaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan penumpang (pick up / drop off) di pusat perbelanjaan Kota Bandung didasarkan pada Pasal 8 Ayat 1 poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran.

Actions (login required)

View Item