Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Jawa Barat terhadap tayangan sinetron religi

Abdalati, Siti Lofita (2021) Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Jawa Barat terhadap tayangan sinetron religi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (672kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy

Abstract

Manfaat media televisi untuk aktivitas berdakwah dikemas melalui bingkai cerita sosial masyarakat dalam rangkaian sinteron religi. Beberapa sinetron religi terbukti telah melakukan pelanggaran isi siaran yang tidak layak dipertontonkan dan dapat berakibat buruk dalam bersikap dan berperilaku. Kualitas sinetron religi yang minim tanpa memerhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pentingnya memilih dan memilah isi program siaran diperlukan sebuah lembaga sebagai wadah aspirasi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat memiliki posisi sebagai lembaga pengawasan yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat Jabar Juara dengan isi siaran yang mendidik dan mencerdaskan. Fungsi KPID Jawa Barat telah dirancang dalam UU Penyiaran dan kewenangan P3SPS yang menjadi acuan dan pedoman bagi lembaga penyiaran. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memahami peranan dan fungsi KPID Jawa Barat dalam mengawasi tayangan sinetron religi. Kemudian, untuk mengetahui proses pengawasan serta mengetahui evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat terhadap tayangan sinetron religi. Penelitian ini mengacu pada teori peran Biddle dan Thomas (1994) yang telah mengklasifikasikan peran menjadi dua bagian yaitu norma (pedoman) dan evaluasi (evaluation). Teori fungsi dikemukakan oleh Talcott Parson (1937), terdapat empat kategori structural fungsional yaitu AGIL (Adaption,Goal Atteinment,Integrasi, dan Latency). Teori pengawasan menurut Robert J. Mockler (1990) menggambarkan bahwa pengawasan berkaitan dengan standar yang direncanakan dalam mengukur dan menilai tayangan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme pendekatan kualitatif. Metode analitik deskriptif dalam mencari data mengenai peran dan fungsi, proses pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan KPID Jabar terhadap tayangan sinetron religi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui perpanjangan penelitian, ketekunan dan triangulasi. KPID Jawa Barat berperan sebagai peninjau dan pemantau terhadap stasiun televisi SSJ agar tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPID Jabar dan berfungsi sebagai complain commission membuka partisipasi masyarakat dalam pemantauan pribadi terhadap program siaran yang menyimpang dan melanggar peraturan. Proses pengawasan SSJ akan ditindaklanjuti oleh KPID Jabar disesuaikan dengan P3SPS terutama dari pengaduan masyarakat. Evaluasi tahunan hasil pengawasan akan diselenggarakan melalui FRB untuk menilai suatu lembaga penyiaran terkait pelanggaran dan sanksi yang diberikan seperti penghentian sementara program siaran dan pencabutan lisensi penyiaran. Peran dan fungsi KPID akan memberikan implikasi bagi tayangan sinetron religi di Indonesia, mengingat masih banyaknya pelaku pelanggaran P3SPS. Pihak lembaga penyiaran dan production house akan lebih perhatian pada masyarakat dengan sajian program siaran mendidik. Masyarakat Jawa Barat berhak memilih tayangan yang berdampak positif, jika terdapat program yang melanggar P3SPS publik dituntut untuk mengkritisinya sehingga berani speak up dengan melaporkan pengaduan pada KPID Jawa Barat.

Actions (login required)

View Item