Perlindungan Hukum konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atas peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara Online dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Abidah, Nurul Alvi (2023) Perlindungan Hukum konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atas peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara Online dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (298kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara online. Label pangan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang dibutuhkan konsumen berkaitan dengan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, masalah label ternyata kurang mendapat perhatian sehingga produk makanan tidak berlabel masih banyak beredar dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, BPOM memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen oleh BBPOM di Bandung atas peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara online, kendala-kendala hukum BBPOM di Bandung dalam melakukan perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara online, dan upaya-upaya hukum BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala-kendala hukum pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk makanan tidak berlabel yang diperjualbelikan secara online. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjadi prinsip negara Indonesia, dimana setiap orang dalam melakukan segala tindakan harus dilandasi atas dasar hukum termasuk pada saat menjalankan kegiatan usaha. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori perlindungan hukum. Adapun Pasal yang menjadi pisau analisis penulis, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk memperoleh suatu gambaran mengenai fakta, dengan menganalisis data sekunder yang didukung oleh data primer dihubungkan dengan peraturan terkait. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer, sekunder dan tersier. Proses pengumpulan data tersebut melalui tahapan studi kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif dan represif sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tetapi pada pelaksanaannya BBPOM di Bandung belum maksimal dikarenakan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK masih belum terpenuhi. Adapun kendala-kendala hukum BBPOM di Bandung dalam melakukan perlindungan hukum, yaitu ada banyak pelaku usaha yang menjual produk makanan tidak berlabel secara online, cakupan wilayah kerja BBPOM di Bandung yang luas, produk makanan yang dijual tidak bisa di take down secara langsung oleh BBPOM di Bandung, dan kurangnya pengetahuan dari konsumen. Upaya-upaya hukum BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala-kendala hukum, yaitu menambah SDM, melakukan pengawasan rutin, berkoordinasi dengan Kominfo, dan melakukan penyuluhan kepada konsumen.

Actions (login required)

View Item