Tinjauan hukum terhadap akibat penjualan produk import tanpa sertifikasi halal berdasarkan undang-undang no 7 tahun 1996 tentang pangan

Saepudin, Aep (2008) Tinjauan hukum terhadap akibat penjualan produk import tanpa sertifikasi halal berdasarkan undang-undang no 7 tahun 1996 tentang pangan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (843kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (680kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)

Abstract

Era perdagangan bebas dunia telah menuntut Indonesia untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada para investor ataupun pelaku usaha asing untuk mencoba mengadu peruntungan di negara ini lewat penjualan produk pangan. Kenyataan tersebut harus disertai dengan kesiapan perangkat hukum negara ini dalam membentengi produk-produk pangan yang dapat merugikan rakyat Indonesia yang nota bene meruadi target pemasaran para pelaku usaha tersebut. Akhir-akhir ini masyarakat mdonesia dilanda ketakutan terhadap banyaknya produk dagangan yang beredar dipasaran yang dipasarkan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal serta tidak menyertakan labelisasi pangan yang seharusnya label tersebut dapat menerangkan kepada konsumen tentang keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut. Tindakan pelaku usaha yang seperti itu dengan jelas telah merugikan konsumen, bagi pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen tersebut di Indonesia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 30 Undang - undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dengan ketentuan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 58 huruf h Undang - undang No 7 tahun 1996 berupa sanksi pidana penjara 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus metode study kasus, yaitu mencoba melakukan penelitian serta menyelidiki entitas tunggal atau fenomena suatu kasus dalam hal ini meneliti kasus produk pangan yang tidak menyertakan sertifikasi halal di kaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang mengenai tinjauan hukum akibat penjualan produk impor tanpa sertifikasi halal dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun l999 tentang label dan iklan pangan. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun penelitian lapangan kemudian data tersebut di seleksi dan di analisis berdasarkan kualitas kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki serttfikasi halal memasarkan produk pangan dengan tidak menyatakan Label yang dapat menerangkan tentang keamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk pangan tersebut.

Actions (login required)

View Item